JAKARTA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara bertempat di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (06/04/2021).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lazarus, membahas dan menetapkan beberapa hal diantaranya terkait refocussing program/kegiatan Unit Kerja Eselon I Tahun Anggaran 2021 dan beberapa hal lainnya yang dilakukan secara Fisik dan Virtual.
Dalam penyampaiannya, Anggota Fraksi PDIP, Hi. Herson Mayulu, SIP mengucapkan terima kasih, kepada kedua dirjen yang telah memberikan atensi buat rakyat dan Daerah pemilihannya Sulawesi Utara terutama terkait pembangunan Bandara Sam Ratulangi yang dalam waktu dekat segera diresmikan.
Namun demikian, Dirjen Perhubungan Udara diminta untuk tetap memperhatikan Bandara-bandara Perintis, seperti Bandara Tahuna, Talaud dan Sitaro yang rusak karena dihantam Banjir.
Hi. Herson Mayulu, SIP juga meminta penjelasan berkenaan dengan pembangunan bandara baru di Bolmong. “Saya liat itu masuk di penganggaran tahun 2021, namun saya kurang tahu berapa besarnya, targetnya ini kalau multi year ya sampai kapan, kemarin saya mendapat info baru pembangunan pagar, itupun katanya ada masalah tentang kebijakan kelanjutan pembangunan ini, tahun ini dapat berapa,” sebut anggota DPR RI Dapil Sulut itu.
Herson juga meminta Dirjen Perhubungan Udara untuk menegur Pihak Batik Air. “Saya sudah 5 kali terkecoh, karena perusahaan ini dengan seenak perutnya, merubah jadwal penerbangan, padahal penerbangan kami ini menyesuaikan kegiatan dengan DPR RI, begitupun penerapan prokesnya tidak terlalu aman, penumpang berdesak desakkan, justru saya salut sama Garuda, karena itu Pak Dirjen perlu menegur pihak Batik Air,” tegasnya.
Sementara Kepada Dirjen Perhubungan Laut, Mantan Bupati Dua Periode itu menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Padat Karya yang dilakukan beberapa waktu lalu di Dermaga Bitung. “Minggu lalu kami sudah melakukan pengecekan disana (Bitung.red), walaupun masih dalam skala kecil kecil, seperti pembersihan pelabuhan dermaga bitung tapi Alhamdullilah. Nah kedepan, untuk padat karya ini, saya berharap ada perhatian lebih dengan memberikan dana yang lebih lagi, kepada kantor kesyahbandaran, sehingga skala masyarakat yang ikut lebih banyak lagi,” akunya.
Selain itu, Herson menyampaikan keluhan masyarakat yang berada di 3 kepulauan, dimana Dermaganya sudah pada rusak diterjang Ombak dan abrasi laut. “Mohon perhatian pak Dirjen untuk memberikan dana kepada ketiga pulau yang berada perbatasan sulut dan Filipina,” ujarnya.
Demikian juga terkait program Tol Laut dengan anggaran 1,1 sekian triliun yang ada dalam program Dirjen Keluatan, Herson meminta agar dilakukan evaluasi terhadap capaian RPJMN dalam program Tol laut ini.
“Saya masih banyak mendengar keluhan-keluhan dengan tol laut ini, diantaranya soal trayek kapal yang masih terlambat memperngaruhi harga barang. Kedua harus ada evaluasi ke Dirjenan laut ini, bagaimana dengan kebijakan presiden soal satu harga, karna di manado harga semen lain, sementara di Tol laut lain, belum bahan pokok lainnya, sehingga itu perlu ada evaluasi dari program tol laut ini,” tambahnya.
Selanjutnya kata Herson, di kabupaten Bolsel, ada satu pelabuhan yang dibangun sejak jaman Menteri E. E. Mangindaan, yang sudah tidak terawat akibat kekurangan pegawai.
“Pegawainya nggak ada, jadi Pemda memperbantukan 2 pegawai, 2 minggu lalu saya kesana, miris pak, gedungnya akan rusak nggak ada yang rawat, kemudian dia tanggung jawab dengan kesyahbandaran kotabunan di kabupaten sebelah yang jaraknya cukup jauh ratusan kilometer. ini aset negara kerusakan kita semua yang bertanggung jawab,” ujarnya.
Meski demikian, Herson mengucapkan terima kasih kepada kedua Dirjen Perhubungan, karena dana yang diberikan untuk Likupang 46,3 Miliar. “Insha allah ini bisa membantu, semoga bisa membantu pembangunan destinasi wisata super prioritas di Sulut,” pungkasnya.
Turut hadir dalam RDP Tersebut, para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I dan Kelas II seluruh Indonesia, serta Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I dan Kelas I Khusus seluruh Indonesia secara Virtual. (***)