Ketegangan di Smelter PIER Pasuruan Mereda, Ayik Suhaya Dorong Dialog dan Jaminan Keamanan Investasi
PASURUAN – JATIM – Ketegangan antara warga dan pihak perusahaan smelter di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kabupaten Pasuruan, berhasil diredam melalui dialog pada Kamis (22/10/2026). Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayik Suhaya, S.H., turut turun tangan membantu meredakan situasi agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
Dialog tersebut menjadi momentum bagi perusahaan, masyarakat, dan aparat keamanan untuk memperbaiki komunikasi serta mencari solusi atas persoalan yang muncul. Sebab, keberadaan investasi di daerah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.
Ayik Suhaya menegaskan, persoalan yang dapat diselesaikan melalui komunikasi sebaiknya tidak dibiarkan berkembang menjadi konflik yang berpotensi mengganggu iklim investasi di Kabupaten Pasuruan.
“Jangan sampai investor takut berinvestasi di Kabupaten Pasuruan hanya karena persoalan keamanan dan kenyamanan yang tidak bisa dijaga. Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi kondusivitas juga harus dipelihara bersama,” tegas Ayik.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di kawasan industri memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan kontribusi sosial melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ayik menyebut, komitmen penyerapan tenaga kerja yang disampaikan perusahaan adalah 60 persen dari masyarakat sekitar, sedangkan 40 persen lainnya menjadi kewenangan manajemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai keahlian yang diperlukan.
Ia berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan secara transparan sehingga masyarakat sekitar turut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan.
Ayik juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, perbedaan kepentingan antara warga dan perusahaan harus diselesaikan melalui dialog terbuka dengan mengedepankan kepentingan bersama.
“Kalau ada persoalan, mari diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jangan sampai kesalahpahaman justru merugikan masyarakat maupun perusahaan,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan mengambil peran aktif sebagai mediator untuk memastikan persoalan ketenagakerjaan, komunikasi, dan dampak kegiatan industri dapat ditangani secara proporsional.
Sementara itu, Humas pihak smelter, Rama, menjelaskan bahwa audiensi tersebut dipicu oleh miskomunikasi. Menurut keterangannya, sebagian warga merasa takut melihat kehadiran aparat penegak hukum (APH) yang membawa senjata.
Rama menyampaikan bahwa aparat keamanan didatangkan setelah pihak investor asing mengaku menerima ancaman pembunuhan. Kehadiran aparat, menurut pihak perusahaan, merupakan langkah pengamanan menyusul laporan ancaman tersebut.
Informasi mengenai dugaan ancaman itu perlu ditangani secara serius oleh aparat berwenang. Di saat yang sama, penjelasan mengenai kronologi kejadian dan langkah pengamanan juga penting disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi yang sebenarnya.
Dengan demikian, keamanan perusahaan tetap terjaga tanpa mengabaikan rasa aman dan keresahan masyarakat di sekitar kawasan industri.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa iklim investasi yang sehat tidak cukup hanya mengandalkan pengamanan. Kepercayaan masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta komitmen perusahaan terhadap lingkungan sosial juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan investasi.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi lanjutan antara perusahaan dan warga. Selain itu, realisasi komitmen tenaga kerja lokal dan pelaksanaan program CSR perlu dikomunikasikan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Upaya Ayik Suhaya meredam ketegangan diharapkan menjadi langkah awal menuju penyelesaian yang lebih menyeluruh.
Investor membutuhkan kepastian keamanan dan iklim usaha yang kondusif. Masyarakat membutuhkan kesempatan kerja, manfaat ekonomi, serta keterbukaan dari perusahaan. Sementara itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan beriringan.
Dengan komunikasi yang baik dan penyelesaian yang transparan, persoalan di kawasan PIER diharapkan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat, perusahaan, maupun iklim investasi di Kabupaten Pasuruan.(AL)
