DPRD Bolsel Setujui Anggaran KUA dan PPAS Tahun 2021

0

BOLSELDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menyetujui dan penandatanganan nota kesepakatan kebijakan anggaran (KUA) Tahun anggaran 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Ir. Arifin Olii, didampingi Wakil ketua satu Salman M. Mokoagow, Wakil ketua dua, Drs. Hartina Badu serta dihadari 13 anggota DPRD serta dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, Sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, Pimpinan OPD, ASN, Camat dan Kepala Desa, berlangsung di ruang paripurna DPRD, Senin, (14/9/2020).

Paripurna di awali dengan pembacaan surat masuk dari Pemerintah daerah oleh sekretaris Dewan (Sekwan) Peki Bangki, S.Pd. kemudian di selanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari 3 fraksi diantaranya fraksi trisaksi, fraksi Gerakan Golkar dan Fraksi Restorasi Persatuan dan Kebangkitan, secara keseluruhan menerima dan menyepakati kebijakan anggaran (KUA) Tahun anggaran 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2021.

Bupati Bolsel, Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, dalam sambutannya mengatakan pembangunan daerah dibutuhkan sinergistas dari semua stakeholder. Dilain sisi pembangunan daerah masih terdapat beberapa sektor perlu dibenahi. Justru disaat ini kita semua harus mampi membuktikan diri bahwa apa yang menjadi visi pemerintahan mampu diwujudkan sesuai amanah yang diemban.

Baca juga : Anggota DPR RI Herson Mayulu Tinjau Pekerjaan P3TGAI di Boltim

Baca juga : DPRD Setujui Anggaran KUA dan PPAS 2021 Pemkab Bolsel.

Untuk peningkatan daerah ini dibuktikan dengan data rilis badan pusat statistik dimana menunjukan pertumbuhan ekonomi kita naik 6,4 persen pada tahun 2019. Begitu juga pada indeks pertumbuhan manusia (IPM) dalam 4 tahun terahir ini menunjukan tren yang positif. Dimana, Tahun 2016 63,92 persen dan tahun 2019  naik menjadi 65,28 persen.

Lebih lanjut, kata Iskandar, selama ini pemerintah memprioritas kebijakan penurunan ketimpangan angka hidup dan rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Disamping itu, upaya mengurangi ketimpangan melek huruf dan rata-rata lama sekolah secara berlahan setiap tahun dapat kita selesaikan dengan meningkatkan jumlah dan pemerataan distribusi kualitas guru serta menekan angka putus sekolah dengan peningkatan beasiswa pendidikan.

“Apresiasi dan ucapan terima kasih yang tinggi saya sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan telah berikan  dukungan dan kerja sama yang baik dengan pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan Daerah,” pungkas Iskandar.

Rudi

Leave A Reply

Your email address will not be published.