POROS Tengah Geruduk Cabang Dinas Pendidikan Pasuruan, Bongkar Dugaan Carut-Marut PPDB dan Dana BOS
PASURUAN | JATIM – Gelombang kritik terhadap dunia pendidikan kembali menggema di Pasuruan. Aliansi POROS Tengah Pasuruan Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan, Senin (22/6/2026).
Dengan membawa berbagai tuntutan, massa menyoroti pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan di lapangan. Mereka mempertanyakan transparansi sistem penerimaan siswa baru yang dianggap belum mampu memberikan kepastian dan kejelasan bagi masyarakat.
Koordinator aksi, Yudi Buleng, menilai penerapan sistem zonasi yang masih dibarengi dengan standar nilai tertentu justru memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan tidak sinkron dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi calon peserta didik.
“Jangan sampai masyarakat dibuat bingung dengan aturan yang tidak jelas. Jika memang menggunakan sistem zonasi, mengapa masih ada standar nilai tertentu yang menjadi pertimbangan? Hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Yudi dalam orasinya.
Tak hanya soal PPDB, massa juga menyoroti transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Saiful Embara menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait pengelolaan Dana BOS merupakan bentuk akuntabilitas yang wajib dijalankan oleh setiap lembaga pendidikan. Transparansi anggaran dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
“Dana pendidikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa. Karena itu, penggunaan Dana BOS harus dibuka secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan kepada DPR agar lebih serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran pendidikan yang berasal dari APBN. Mudrik menegaskan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan agar anggaran pendidikan tidak sekadar habis dalam laporan administrasi, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
Ketegangan aksi semakin meningkat ketika massa berharap dapat berdialog langsung dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan. Namun harapan tersebut tidak terwujud karena pejabat yang ditunggu tidak hadir menemui para demonstran.
Ketiadaan Kepala Cabang Dinas memicu kekecewaan para peserta aksi. Mereka menilai sikap tersebut sebagai bentuk minimnya respons terhadap aspirasi masyarakat yang datang menyampaikan kritik dan tuntutan secara terbuka.
“Kami datang baik-baik untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Sangat disayangkan Kepala Cabang Dinas tidak hadir menemui kami. Jika tuntutan ini terus diabaikan, kami siap kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas Edi Ambon di hadapan peserta aksi.
Meski berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif, POROS Tengah Pasuruan Raya menegaskan akan terus mengawal persoalan PPDB, transparansi Dana BOS, serta keterbukaan informasi publik hingga memperoleh penjelasan yang dianggap memuaskan masyarakat.
Bagi mereka, pendidikan bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan hak rakyat yang harus dikelola secara jujur, transparan, dan berkeadilan. Jika berbagai persoalan tersebut terus diabaikan, gelombang protes yang lebih besar dipastikan akan kembali mengguncang dunia pendidikan di Pasuruan.(AL)
