KOTAMOBAGU- Percepatan penanganan stunting di wilayah Kotamobagu terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Kotamobagu.
Dalam pencegahan dan penanganan angka stunting, Pemerintah kotamobagu terus melakukan berbagai program yang terintegrasi dengan sejumlah instansi terkait.
Salah satunya progam optimalisasi penguatan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB yang dikelola Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (PPKB) Kotamobagu.
Berkaitan dengan program tersebut, Dinas PPKB Kotamobagu kembali menyelenggarakan rapat koordinasi dan orientasi tentang pembentukan Kampung KB tahun 2023.
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Kantor Dinas PPKB Kotamobagu Senin 13 November 2023 ini, melibatkan sebanyak 27 Lurah dan Kepala Desa di wilayah Kota Kotamobagu.
Menurut Kepala Dinas PPKB Kotamobagu Ahmad Yani Umar melalui Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan Cindra Buhang, bahwa pelaksanaan rakor dan orientasi yang digelar pihaknya merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang optimalisasi penguatan penyelenggaraan Kampung KB tahun 2023.
“Dalam Inpres ini mengintruksikan kepada Kabupaten dan Kota untuk segera membentuk Kampung KB bukan lagi di tingkatan dusun tetapi secara menyeluruh di wilayah desa dan kelurahan. Untuk itu, Dinas PP dan KB melaksanakan kegiatan ini dengan melibatkan 27 Kades dan Lurah yang desa dan kelurahannya akan dibentuk menjadi Kampung Keluarga Berkualitas tahun 2023,” ungkap Cindra.
Sebelumnya kata Cindra, Kota Kotamobagu telah membentuk Kampung KB di 6 desa/kelurahan. Masing-masing Desa Bilalang Satu, Desa Tabang, Kelurahan Kotamobagu, Kelurahan Gogagoman, Kelurahan Kotobangon dan Kelurahan Pobundayan.
“Untuk itu, Dengan dibentuknya kembali 27 desa dan kelurahan menjadi Kampung KB, diharapkan akan memudahkan lintas sektor dalam melakukan intervensi kebijakan terhadap masyarakat atau keluarga yang beresiko stunting atau anak yang sudah dinyatakan stunting,” harapnya.
Ditambahkannya, selain para lurah dan kepala desa, rakor yang digelar juga menghadirkan unsur dinas terkait. Diantaranya Bappelitbangda, Dinas PMD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Dinas Kesehatan.
“Pada rakor ini perwakilan OPD yang hadir, masing-masing menyampaikan program serta kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka kasus stunting di Kota Kotamobagu,” pungkasnya. (del)