KOTAMOBAGU – Isu Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat BMR terkait tidak adanya dukungan dari Gubernur Olly Dondokambay terhadap pembentukan PBMR. Namun, yang sebenarnya pemekaran PBMR terhenti sementara bukan karena tidak ada dukungan dari Gubernur melainkan disebabkan adanya penetapan moratorium oleh Pemerintah pusat.
Informasi yang diperoleh PBMR mendapat rekomendasi persetujuan yang menjadi kewenangan Gubernur selaku pemerintah propinsi ditandangani oleh pak Olly Dondokambey. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi V, H.Herson Mayulu,SIP saat kegiatan kampanye sekaligus pelantikan Tim Independen OLLY-STEVEN di Lembah Bening, Kelurahan Sinindian, Kota Kotamobagu siang tadi Kamis, (26/11/2020).
“Jadi soal ini harus berani kita luruskan kepada masyarakat BMR, sehingga tidak dijadikan informasi sesat oleh kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan sebagai bahan kampanye hitam kepada ODSK,” kata H2M sapaan akrabnya.
Bupati dua periode ini pun mengatakan demikian juga soal anggaran pembangunan untuk BMR, kelompok-kelompok yang menyatakan Olly dan Steven tidak berbuat apa-apa di Bolmong sengaja melakukan pemutarbalikan fakta.
“Kita harus obyektif, Rumah Sakit besar di Kota Kotamobagu, Bandara Lolak, Bendungan Pindol, Jalan Nasional Lingkar Selatan, Jalan dua jalur di Lolak dan infrastrukktur lainnya merupakan sumbangsih pak Olly kepada masyarakat BMR,” ungkapnya.
Sementara, Calon Gubernur Olly Dondokambay ketika menghadiri pelantikan Tim Independen Pemenangan ODSK BMR dalam pidatonya mengatakan, bahwa isu-isu yang dikembangkan oleh pesaingnya di BMR merupakan kampanye hitam yang tidak mendidik. Sebagai pemimpin, seharusnya semua calon yang berkompetisi harus menyampaikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat.
“Saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, tapi kalau mau jujur, saya sejak sebelum menjabat Gubernur Sulawesi Utara sudah turut memberikan dukungan dan kontribusi bagi pembentukan-pembentukan daerah otonom baru di Bolaang Mongondow,” tuturnya.
Lanjut katanya semua saluran perjuangan itu harus melalui Fraksi-fraksi Partai di DPR karena sistemnya begitu. Sebelum ke Komisi harus melalui persetujuan Ketua Fraksi Partai di DPR. “Saya waktu itu ketua Fraksi PDI Perjuangan. Boleh cek di DPR RI tanda-tangan saya mengenai soal-soal ini,” urai Olly panjang lebar.
Begitu pula menyangkut isu pembangunan di BMR, sewaktu Yasti menjabat anggota DPR RI di Komisi V membidangi infrastruktur dan saya Ketua Komisi XI yang membidangi Anggaran, dalam waktu 3 tahun peningkatan dan percepatan pembangunan di BMR mampu kami lakukan. Saat itu tugas Yasti menentukan lokasi dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Saya menentukan dan memberikan anggaran pada jenis infrastruktur pembangunan yang diminta Yasti. Jadi dimana letak kebenaran dari informasi yang mengatakan seakan-akan saya tidak memperhatikan masyarakat BMR ? tanya Olly, sambil menandaskan, bahwa sekarang sebagai Gubernur Sulawesi Utara perhatiannya jauh lebih besar dibandingkan ia sewaktu menjabat anggota DPR RI.
Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa dirinya memperlakukan sama seluruh masyarakat Nyiur Melambai, termasuk masyarakat Bolaang Mongondow Raya.”Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membangun persatuan, bersama-sama maju, agar Sulut lebih kuat menjadi gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik dan semakin hebat,”tutupnya.
Menarik pada acara pelantikan itu, Tim Independen ODSK BMR yang dikukuhkan diisi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai lapisan sosial, terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh tani/nelayan dan kelompok masyarakat lainnya. Turut hadir mantan Kakanwil Agama Cholil Domu dan mantan-mantan pejabat BMR lainya. (*/Rudi)