BOLSEL – Pernyataan keras disampaikan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hi. Herson Mayulu, SIP saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, terkait dengan kekurangan anggaran pemeliharaan Jalan Kabupaten, berlangsung siang tadi Rabu, (26/8/2020) diruang rapat Komisi V sehubungan dengan pembahasan masukan-masukan Penyusunan RUU Perubahan Atas UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Baca juga : DMI Sulut Bahas Program Kerja
Baca juga : Breaking News: Meluap Kembali, Bupati Iskandar Kamaru Tinjau Sungai Milangodaa
Ia mengatakan data menunjukkan bahwa panjang Jalan Nasional dan Jalan Propinsi hanya 10% dari panjang Jalan Kabupaten, namun anggaran pembangunan dan pemeliharaannya justru paling kecil. Politisi PDI Perjuangan ini juga menuntut agar Bappenas melakukan rasionalisasi anggaran.
Perwakilan Bappenas ketika menanggapi mengatakan bahwa daerah-daerah tidak fokus dalam pemanfaatan Dana Transfer Umum, namun Herson menyatakan bahwa hal itu tidaklah benar.
“Justru daerah-daerah sebenarnya mengalami kesulitan dana dalam membangun dan melaksanakan pemeliharaan jalan,” ujar H2M sapaan akrab.
Ia pun menegaskan bahwa kesulitan yang sama juga terjadi pada penanganan Jalan Nasional yang melintasi hutan lindung sehingga ia meminta agar fakta ini diperhatikan oleh Kementrian Keuangan dan Bappenas.
“Jadi, saya mengingatkan bahwa selain sulit bertemu dengan Manteri maupun Dirjen, daerah dalam memperjuangkan anggaran masih sering dimanfaatkan oleh para calo-calo dan mafia anggaran,” tegas Mantan Bupati Dua Periode.
Rudi/**