NATAL

LSM Jawapes Desak Oknum Guru SDN Krapyakrejo 1 Dipecat, Dispendikbud Serahkan Hasil Pemeriksaan ke BKPSDM

0

KOTA PASURUAN – JATIM || Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap sejumlah siswa SDN Krapyakrejo 1 Kota Pasuruan mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawapes. Organisasi tersebut mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan untuk menggelar audiensi sekaligus mendesak agar oknum guru yang diduga terlibat dijatuhi sanksi pemecatan.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan bersama Sekretaris Dinas, kepala bidang, serta jajaran pengawas pendidikan.

Dalam pertemuan itu, perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji, menyampaikan keprihatinan sekaligus kekecewaannya atas munculnya kembali kasus dugaan kekerasan dan tindakan asusila di lingkungan sekolah.

Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Dispendikbud, terutama menyangkut sistem pengawasan terhadap tenaga pendidik dan tanggung jawab kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi siswa.

Sugeng juga mempertanyakan mengapa kasus serupa bisa kembali mencuat, padahal sebelumnya persoalan sejenis disebut pernah terjadi pada 2025.

“Kami berharap sebagai masyarakat Kota Pasuruan, oknum guru tersebut dipecat. Jangan sampai persoalan ini hanya diselesaikan dengan sanksi biasa. Harus ada tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegas Sugeng.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam audiensi, terdapat sembilan murid yang tercatat sebagai korban dugaan pelecehan seksual. Selain itu, 11 murid lainnya dilaporkan mengalami penghinaan secara verbal dan kekerasan fisik.

LSM Jawapes menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran disiplin biasa. Perlindungan terhadap peserta didik harus menjadi prioritas utama, sehingga setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan tenaga pendidik perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian.

Perwakilan LSM Jawapes lainnya, Erik, turut meminta Dispendikbud dan instansi terkait menjalankan tugas pokok dan fungsi secara tegas. Ia secara khusus menyoroti penerapan sanksi kepegawaian hingga kemungkinan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

Menurutnya, penanganan perkara harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kedudukan dan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, Kepala Dispendikbud Kota Pasuruan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah sejak menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut pada akhir Oktober hingga awal November 2026.

Dispendikbud menegaskan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perundungan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, maupun dugaan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan Dispendikbud telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan pada pertengahan November 2026.

 

 

Mengingat oknum guru yang bersangkutan berstatus PPPK dengan sistem evaluasi kontrak setiap tiga tahun, Dispendikbud bersama BKPSDM kini tengah menyiapkan proses pemanggilan lanjutan untuk menentukan langkah dan sanksi kepegawaian.

Dengan bergulirnya proses tersebut, LSM Jawapes berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Mereka meminta agar penanganan dilakukan secara transparan, objektif, dan mengutamakan perlindungan terhadap para siswa yang diduga menjadi korban.

Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan di lingkungan sekolah agar lembaga pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh, dan berkembang.(AL)

Leave A Reply

Your email address will not be published.