NATAL

DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakati Pinjaman Rp250 Miliar untuk Pembangunan RSUD Wilayah Selatan

0

PASURUAN – JATIM || Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wilayah Selatan Kabupaten Pasuruan memasuki tahap penting. DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pinjaman Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (16/11/2026). Pengesahan ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Samsul Hidayat dan empat pimpinan DPRD lainnya.

Pengesahan regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan RSUD Wilayah Selatan yang berlokasi di Kecamatan Purwodadi.

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan, pembangunan rumah sakit tersebut merupakan kebutuhan mendesak, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan. Selama ini, pemerataan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu tantangan yang perlu segera ditangani.

Menurutnya, keberadaan RSUD Wilayah Selatan diharapkan mampu mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara wilayah selatan dan kawasan lainnya.

“Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Wilayah Selatan di Kecamatan Purwodadi adalah kebutuhan yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat di kawasan selatan,” ujar Rusdi.

Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut mencapai Rp250 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan itu, Pemkab Pasuruan memilih skema pinjaman daerah dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal serta keberlanjutan keuangan daerah.

Rusdi mengungkapkan, pinjaman tersebut direncanakan memiliki tenor pengembalian selama 10 tahun dengan masa tenggang delapan bulan. Artinya, kewajiban pembayaran angsuran akan berlangsung hingga melewati masa jabatan pemerintahan saat ini.

Karena itu, pemerintah daerah mengaku telah melakukan kajian secara matang, terutama terkait kemampuan membayar pokok dan bunga pinjaman melalui perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

Berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun, kewajiban pembayaran pinjaman setiap tahun diperkirakan tetap berada dalam batas kemampuan keuangan daerah tanpa mengganggu belanja wajib maupun pembiayaan pelayanan dasar masyarakat.

“Kami menyadari sepenuhnya jangka waktu pengembalian melampaui sisa masa jabatan pemerintahan berjalan ini. Maka, perhitungan kemampuan keuangan daerah telah kami lakukan secara sangat cermat dan hati-hati,” tegasnya.

Selain melalui kajian kemampuan keuangan, pembangunan RSUD Wilayah Selatan juga telah masuk dalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2025–2029.

Rusdi memastikan, penggunaan dana pinjaman nantinya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemkab Pasuruan juga berkomitmen memberikan laporan secara berkala kepada DPRD, baik mengenai perkembangan pembangunan rumah sakit maupun realisasi pembayaran angsuran pinjaman.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga akan diperketat agar pelaksanaannya sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Evaluasi berkala menjadi bagian penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan yang dapat berdampak terhadap kondisi keuangan daerah.

Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu menegaskan, pembangunan RSUD Wilayah Selatan tidak semata-mata dipandang sebagai pembangunan infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Keputusan yang kita ambil hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang,” pungkasnya.(AL)

Leave A Reply

Your email address will not be published.