PASURUAN – JATIM || Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali menorehkan prestasi
dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Opini WTP tersebut diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penyerahan hasil pemeriksaan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo bersama Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, Jumat (29/5/2026).
Usai menerima hasil pemeriksaan, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
“Alhamdulillah, Pemkab Pasuruan kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujar Rusdi.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Ini merupakan hasil kerja keras dan kekompakan semua pihak. Seluruh OPD, mulai dari pimpinan hingga staf, berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” katanya.
Bupati yang akrab disapa Mas Rusdi itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah serta berbagai pihak yang telah mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik sehingga opini WTP dapat terus dipertahankan.
Ia menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan bertanggung jawab.
“Semoga raihan ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Lebih lanjut, Mas Rusdi menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, seluruh program pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga penguatan ekonomi daerah, harus mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Semua program dan anggaran yang dijalankan harus berdampak positif bagi pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.(AL)
