Boltim

Komisi I DPRD Bolmong Gelar RDP, Tindak Lanjut Laporan Masyarakat Soal Penyalahgunaan Dandes di Desa Gogaluman

0

BOLMONG,DPRD- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja eksekutif, Senin (25/10/2021).

Rapat RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi I, I Ketut Sukadi, dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut laporan masyarakat, tentang permasalahan penyalahgunaan wewenang/jabatan dan indikasi penyalahgunaan dana desa di Desa Gogaluman dan Desa Nonapan II, Kecamatan Poigar.

“Di ruang ini, kita akan memfasilitasi semua terkait laporan masyarakat,” ucap Sukadi.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Teti Kadi Mamonto dalam kesempatannya mengatakan, akan menelusuri semua yang menjadi laporan dari masyarakat mengenai penggunaan dana desa.

“Untuk terkait permasalahan di Nonapan II, itu permasalahannya sudah lama, dan sampai sekarang belum pernah terselesaikan,” sambungnya.

Sementara itu, anggota DPRD Moh. Syahruddin Mokoagow dalam kesempatannya menyinggung, bahwa semua masalah ini menunjukkan sejauhmana peran pemerintah mengontrol jajaran nya sampai di tingkat bawah.

“Berarti ada sesuatu yang tersumbat dari pemerintah jika semua hal langsung lewat DPRD,” singgungnya.

“Kami akan bicarakan secara internal antara Komisi I DPRD dengan Pemerintah Daerah, langkah apa yang akan kita ambil, supaya tidak berlarut-larut. Namun berkaitan dengan administrasi, tahun 2017, 2018, saya merekomendasikan untuk dilaksanakan Audit khusus di Desa Nonapan II,” sambungnya.

Senada, anggota komisi I Fazal Alzagladi juga meminta pihak inspektorat Bolmong untuk menelusuri dan menuntaskan permasalahan yang menjadi laporan dari masyarakat.

“Harus ditelusuri dan dituntaskan,” kata Fazal.

Anggota Komisi I lainnya, Hi Ramono juga menyepakati untuk pihak inspektorat agar dapat mengaudit semua laporan yang ada, sehingga menjadi jelas.

Di tempat yang sama, Asisten I Sekda Bolmong Decker Rompas dalam kesempatannya mengatakan, jika berkaitan dengan keuangan dan mekanisme pencairan dana, menyerahkan semua kepada pihak-pihak terkait, yakni inspektorat.

Decker juga menambahkan, jika diperlukan pembentukan Tim khusus untuk melaksanakan Audit, saya akan merekomendasikan.

“Semua laporan dari masyarakat harus dijadikan sebagai perhatian dan ditelusuri. Hal-hal yang mengarah ke indikasi, pihak inspektorat agar dapat menindaklanjuti,” ucapnya.

“Ini menjadi catatan tersendiri juga bagi kami dan jajaran agar melaksanakan monitoring secara langsung dan ketat di wilayah-wilayah,” sambungnya.

Selain itu, Kepala Dinas PMD Bolmong, Abdulsalam Bonde dalam kesempatannya mengatakan, jika di PMD wilayahnya hanya berkaitan dengan rekomendasi pencairan dana desa.

“Soal teknis dan mekanisme pencairan di Desa, Kepala Desa yang mempunyai wilayah itu. Kami di PMD tidak mempunyai kewenangan,” katanya.

“Ini merupakan proses dialektika dalam pemerintahan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan jangan pernah takut kepada siapapun,” tegas Bonde.

Perwakilan Inspektorat Bolmong dalam kesempatan juga menyampaikan, akan menindaklanjuti semua laporan dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa.

“Kita akan secepatnya membentuk tim untuk mengaudit, dan jika diperlukan dokumen-dokumen pemeriksaan dari inspektorat kami akan memfasilitasinya,” tambahnya.

Sangadi (Kepala Desa) Gogaluman Elroy Wawointama, dalam kesempatannya menyampaikan, bahwa semua pembayaran-pembayaran yang dilaporkan sudah sesuai dengan RKU Des yang ada.

“Saya menyesalkan, sebab hal-hal terkait laporan ini tidak di musyawarahkan terlebih dahulu di tingkat Desa, sebab masih ada Pemerintah di tingkat Desa,” ucapnya. (ADV)

Leave A Reply

Your email address will not be published.