BOLSEL – Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) empat Basuki Budi Susetyo, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah Bolaang Mongondow Raya, Senin (13/7/2020).
Pertemuan yang berlangsung di Kotamobagu itu juga dihadiri Murtiadi Kresnoputranto TA Pemberdayaan BSPS, Marcello Lohonaumah, ST Korwil BSPS Sulut, Kadrianto Lanuu Korfas BSPS wilayah kecamatan Pinolosian cs (Bolsel), Korfas Kota Kotamobagu, dan Korfas Kabupaten Bolmong.
ia menjelaskan sebagai tenaga ahli dan leader memiliki tugas pengawasan dan pengendalian serta turun langsung melihat permasalahan yang ada untuk diselesaikan secara bersama di wilayah empat yang meliputi sulawesi, maluku dan papua.
Pihaknya dengan Korfas, tim teknis dan TLF secara bersama memantau kondisi yang ada sehingga kelancaran program bisa berjalan sesuai juknis yang sudah di tentukan oleh kementrian PUPR.
“Soal kendala teknis antara tim ahli dan tim teknis terkait pengajuan terhadap penganti BNBA. Namun masalah itu akan kita selesaikan secepatnya,” ungkapnya
Selain itu ia berharap kepada Korfas , Tim teknis, TLF agar selalu menjaga kesolidan tim sebab pelaksanaan program dibutuhkan kerja tim bukan kerja individu.
“Jika tim kerja solid, kerja baik pasti harmonis dan bahagia,” jelasnya.
Ia menambahkan bagi CPB di tengah kondisi Covid-19 seperti sekarang ini kita harus bijak melihat keadaan mereka. Program BSPS memang sasaran bukan pada orang tidak mampu tetapi orang yang berpenghasilan rendah serta mampu berswadaya.
“Dalam kondisi Covid-19 ekonomi kita sangat turun kebutuhan hidup pokok lebih di utamakan hingga swadaya tadi untuk membangun terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Makanya kita harus bijak jangan sampai program tidak berjalan lancar karena swadaya,” tegasnya.
Dirinya mengingatkan pada TFL bahwa swadaya merupakan komponen penting, tanah dan segalanya itu kompenen mudah, jadi jangan dihilangkan kita tawarkan kepada mereka jangan sampai mundur gara-gara hal tersebut.
“Kita maksimalkan rumah tidak layak huni itu kalau tidak cukup dengan Rp. 17.500.000 ya maksimalkan Rp.17.500.000 kita bantu hal-hal pokok yang menjadi kerusakan mereka kita bangun dan perbaiki hingga masyarakat merasa nyaman dan merasa pemerintah masih memperhatikan mereka,” ingatnya.
Koordinator fasiliator BSPS Kabupaten Bolsel, Jois Pulumai, S.I.Kom, mangatakan pada pertemuan itu pihaknya membahas permohonan pergantian BNBA (By name by address) yang telah gugur dalam tahapan verifikasi.
Menurutnya ada yang tidak memenuhi syarat, dan sesuai prosedur harus di berikan berita acara pergantian data usulan Calon Penerima Bantuan (CPB).
“Terdapat CPB tidak memenuhi syarat maka kami mengajukan perkantian kepada KMW 4,” jelasnya.
Sementara itu, Widi Mokoginta Staf Ahli Anggota Komisi V DPR RI H. Herson Mayulu, S.IP, juga hadir pada pertemuan menuturkan bahwa pentingnya meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan di BSPS agar program kementerian PUPR ini bisa terlaksana dengan baik serta kemanfaatan dapat dirasakan masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR).
“Sebagai pihak yang mengusulkan BNBA sekedar memastikan program BSPS bisa berjalan sebagaimana juknis hingga masyarakat segera mungkin merasakan kemanfaatan program tersebut,” tutupnya.
Rudi