Di Duga Pesta Miras di Balai Desa Sekarputih Viral, LSM Desak Tiga Perangkat Desa Dicopot
PASURUAN – JATIM || Beredarnya video yang diduga memperlihatkan sejumlah perangkat Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, tengah mengonsumsi minuman keras (miras) di lingkungan balai desa menuai sorotan tajam. Sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah daerah menjatuhkan sanksi tegas, bahkan meminta tiga perangkat desa yang diduga terlibat diberhentikan dari jabatannya.
Persoalan tersebut dibahas dalam forum audiensi yang dipimpin Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika). Audiensi digelar sebagai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait video yang beredar.
Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan permohonan maaf karena pihak Inspektorat belum bisa menghadiri audiensi. Kendati demikian, Inspektorat disebut telah menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.
Sayangnya, pembahasan belum menghasilkan keputusan final. Pasalnya, Kepala Desa Sekarputih tidak hadir dalam audiensi tersebut. Padahal, kepala desa memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pemberian sanksi terhadap perangkat desa.
Akhirnya, forum menyepakati perlunya pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk Inspektorat dan pemerintah desa.
Dalam audiensi tersebut, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan juga hadir. Mereka secara terbuka mengakui bahwa orang-orang yang terlihat dalam video dugaan pesta miras tersebut adalah diri mereka.
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, menjelaskan bahwa pihaknya menerima pengaduan masyarakat yang disertai bukti rekaman video. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menyampaikan surat resmi kepada pihak kecamatan, lengkap dengan identitas tiga perangkat desa yang diduga terlibat.
Erik menilai dugaan tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Terlebih, aktivitas yang dipersoalkan disebut berlangsung di lingkungan kantor pemerintahan desa, dengan para perangkat mengenakan seragam dinas.
Berdasarkan laporan yang diterima, dugaan aktivitas konsumsi miras itu disebut terjadi dua kali, yakni pada 4 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 WIB dan 29 September 2026 sekitar pukul 12.14 WIB.
“Kami ingin ada klarifikasi langsung dalam forum audiensi ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat agar pengaduan masyarakat terkait dugaan miras ini jelas peristiwanya,” ujar Erik, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti, pemerintah desa harus mengambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Erik bahkan mendesak agar ketiga perangkat desa yang bersangkutan diberhentikan.
Menurutnya, dasar tuntutan tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang Desa, Pasal 51 dan 52, Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022, serta PP Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 72 sebagaimana disampaikan pihaknya dalam audiensi.
Sorotan lebih keras disampaikan Ketua LSM AMCD, Hanan. Ia menilai dugaan perilaku tersebut mencederai etika aparatur pemerintahan sekaligus memberikan contoh buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Desa Sekarputih.
Hanan juga mempertanyakan langkah pemerintah desa yang disebut hanya memberikan teguran lisan kepada perangkat yang bersangkutan. Padahal, menurut informasi yang diterimanya, Sekretaris Desa (Sekdes) telah memberikan peringatan jauh sebelum kejadian yang dilaporkan pada Agustus 2026.
“Saya menyayangkan desa hanya menegur secara lisan, tidak membuat surat secara tertulis. Mohon Ibu Sekdes memberikan SP1 dan SP2 biar ada bukti administrasi,” tegas Hanan.
Tak hanya persoalan dugaan pesta miras, Hanan turut menyoroti kinerja Kepala Desa Sekarputih yang menurut penilaiannya sudah tidak aktif menjalankan tugas selama lebih dari satu tahun. Ia meminta persoalan tersebut juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan dan kabupaten melalui mekanisme pembinaan serta evaluasi resmi.
Hanan menyatakan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah daerah. Ia juga meminta Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan turun tangan untuk melakukan pemeriksaan.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan kepolisian guna memastikan apakah dalam peristiwa tersebut terdapat unsur pelanggaran hukum. Hanan mengaku menduga adanya konsumsi minuman oplosan dalam video yang beredar, sehingga meminta persoalan itu tidak berhenti pada penyelesaian administratif apabila ditemukan unsur pidana.
“Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas,” kata Hanan.
Ia berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan pengaduan masyarakat tersebut. Menurutnya, penanganan yang transparan dan pemberian sanksi sesuai aturan diperlukan untuk menjaga marwah pemerintahan desa sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.(AL)

