Labuhanbatu – Peraturan Presiden No 80 tahun 2024 tentang Pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada Tanggal 6 Februari 2025.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam konferensi pers pada Jumat (31/1), menyampaikan bahwa pemerintah akan menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (3/2) untuk membahas jadwal baru pelantikan. Rapat ini juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Pelantikan yang sedianya dijadwalkan pada 6 Februari 2025 telah diputuskan untuk ditunda. Kami masih menunggu putusan sengketa di MK. Hasil pembahasan dengan DPR pada Senin nanti akan menentukan jadwal baru,” ujar Tito.
Pemerintah juga berencana menggabung jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak digugat ke MK dengan kepala daerah yang kemenangannya digugat ke MK,
Selain Tito, kepastian dilangsungkan rapat dengar pendapat diungkapkan oleh Komisioner KPU Iffa Rosita. “Kami tunggu saja pastinya Senin karena ada RDP. Kemungkinan untuk finalisasi jadwal pelantikan ini sekalian dibahas,” kata dia.
Sebelumnya Rabu, 23 Januari lalu, dalam rapat kelima Kemdagri, DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah gelombang pertama pada 6 Februari 2025.
Dalam rapat tersebut, di sepakati pelantikan gelombang pertama yang terdiri atas 296 kepala daerah terpilih yang tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pelantikan kepala daerah terhadap 249 daerah lainnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Terkait hal tersebut untuk Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19 pasangan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan akan dilantik pada tahap pertama.
Sementara itu untuk paslon terpilih kabupaten Labuhanbatu Hj.Maya Hasmita – Jamri yang masih bersengketa di MK kemungkinan akan dilantik pada tahap berikutnya pada Maret 2025.(Ln)