Erni Ariyanti, Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara Periode 2024-2029
Medan – Erni Ariyanti, SH, M.Kn, secara resmi diangkat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) untuk periode 2024-2029. Keputusan bersejarah ini menjadikannya perempuan kedua yang menduduki jabatan puncak di DPRD Sumut, Rabu (1/1/2025).
Penunjukan Berdasarkan SK Resmi Partai Golkar
Keputusan ini ditegaskan melalui Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar Nomor: B-391/DPP/GOLKAR/X/2024 tertanggal 18 Oktober 2024. SK tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal M. Sarmuji. Salinan SK telah disampaikan ke Sekretariat DPRD Sumut untuk mempercepat pengesahan administrasi.
Dukungan Publik yang Luar Biasa
Erni Ariyanti meraih dukungan besar dalam Pemilihan Legislatif 2024, dengan perolehan 114.492 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI. Angka ini menjadikannya salah satu calon dengan suara tertinggi di Sumatera Utara, sekaligus mencerminkan kepercayaan masyarakat yang kuat terhadap dirinya dan Partai Golkar.
Komitmen untuk Sumatera Utara yang Lebih Maju
Erni diharapkan membawa visi dan gebrakan baru dalam memimpin DPRD Sumut, memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kesejahteraan masyarakat. Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk mendukung kepemimpinan Erni dan menjaga proses transisi yang profesional.
Sementara itu, Erni diperkirakan akan segera menggelar konferensi pers untuk menyampaikan visi dan misinya sebagai Ketua DPRD Sumut. Publik menanti langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mempercepat pembangunan daerah.
Babak Baru untuk Sumatera Utara
Dengan penunjukan ini, Sumatera Utara memasuki era baru kepemimpinan DPRD yang diharapkan lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dukungan penuh dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
Penunjukan Erni Ariyanti sebagai Ketua DPRD Sumut tidak hanya menjadi momen penting bagi perjalanan politik daerah, tetapi juga tonggak baru dalam memperkuat peran perempuan dalam dunia politik.(MS)
