BOLSEL – Dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan (SK) dari Pengurus Besar (PB) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII), untuk kepengurusan Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat kerja perdana masa khidmat 2020-2025.
Baca juga : Kabar Gembira, THL Bolsel Masuk BPJS Ketenagakerjaan
Pantuan media Raker tersebut dipimpin langsung Ketua PC IKA PMII Bolsel, Ahmadi Modeong dan dihadiri oleh sekretaris Noldy Tangahu serta masing-masing ketua Departemen bersama anggota. Dalam penyampaian Ahmadi mengatakan dengan terbitnya SK kepengurusan tersebut akan menjadi starter secara yuridis untuk mengimplementasikan dan mengaktualisasikan ide dan gagasan kader PMII di Kabupaten Bolsel.
“Rapat kerja ini sebagai stimulus PC IKA PMII Kabupaten Bolsel, supaya organisasi ini senantiasa bergerak sebagaimana tradisi intelektual dan gerakan yang selama ini ada di PMII,” kata Ahmadi
Lanjut kata mantan ketua umum PC PMII Gorontalo, untuk mewujudkan gerakan IKA PMII Bolsel ke depan, semua kader mesti menginsafi betul bahwa organisasi ini mesti bermanfaat untuk kemaslahatan umat, ketimbang berpikir tentang faksi dan egoisme pribadi.
“Dinamika antar sesama sahabat tidak boleh kita tarik dalam berorganisasi. Saya berharap tidak harus menciptakan dikotomi yang berkepanjangan. Sebab PMII adalah bagian yang membesarkan kita selama ini,” akunya.
Baca juga : Buka Bimtek SIPP dan SP4n LAPOR, Bupati Bolsel Minta Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik
Lebih jauh, medoeng menambahkan solidaritas warga pergerakan patut di rawat, karena Kader PMII memiliki peran dan tanggung jawab sosial serta ideologi untuk menebarkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (aswaja), menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebangsaan dengan dilandasi fitrah kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika). tambahnya.
Sekadar diketahui dalam raker itu, masing-masing Departemen dimintakan program gagasan kerja diantaranya Departemen Organisasi dan Alumni, Departemen Politik, Demokrasi dan Hubungan Antar Lembaga, Departemen Media dan Kehumasan, Departemen Hukum dan Advokasi, Departemen Agama dan Keumatan dan Departemen Gerakan Perempuan dan Keadilan Sosial. (Rudi)