BOLSEL – DPRD Bolaang Mongondow Selatan, Zulkarnain Kamaru meminta pemerintah Daerah melakukan evaluasi kebijakan terkait biaya mobil ambulance sebesar 600 ribu rupiah.
Hal ini disampaikan ketika mengikuti paripurna LKPJ kepala Daerah beberapa waktu lalu di kantor DPRD Bolmong Selatan.
Menurutnya, dengan ada tarif cukup tinggi yang ditentukan untuk memakai ambulance menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu.
“Sebagai perwakilan rakyat wajib menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah Daerah,” kata ZK Sapaan akrab.
Sementara itu, Jefli Djauhari menyebut, hasil rapat panitia khusus (Pansus) merekomendasikan biaya tersebut digratiskan.
Pasalnya banyak masyarakat mengeluhkan dan memilih tidak menggunakan ambulance karena biaya ini.
Ia mengusulkan bagi masyarakat yang menggunakan BPJS, maka biaya ambulance ini lebih baik dibayar melalui BPJS saja. Nanti biaya ambulance itu akan dimasukan atau diklaim di BPJS.
“Usulan digratiskan ini mengacu pada peraturan bupati tahun 2014 dan peraturan daerah tahun 2017,” terang Jefli kepada IndonesiaPost.net
Selain itu, Jefli juga mengapresiasi upaya pemda dalam mangatasi masalah pendemi Virus Corona.
“Untuk kepentingan masyakarat DPRD sangat mendukung semua upaya pemda dalam mencegah dan membantu masyarakat Bolsel,” tutupnya
Rudi
