Gelar Paripurna LKPJ Tahap II Tahun 2019, DPRD Apresiasi dan Berikan Saran Positif Ke Pemda Bolsel
BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan gelar rapat paripurna tahap II atas Laporan Pertangungjawaban Lepala Daerah (LKPJ) tahun 2019, jumat, (8/5/2020) berlangsung di ruangan paripurna DPRD Bolsel.
Ketua DPRD Ir. Arifin Olii didampingi wakil ketua II Hartati Badu bertindak sebagai pimpinan sidang, dihadiri 9 anggota DPRD, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt, sekretaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy S.STP, asisten I, II sekda, Sekwan DPRD, Pimpinan OPD dan ASN Lingkup Pemda Bolsel.
Paripurna tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat panitia khusus tentang LKPJ kepala Daerah tahun 2019.
Dalam laporan pansus yang dibacakan Zulkarnain Kamaru, S.Ag, menyampaikan beberapa poin penting mengenai arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Merujuk pada data RKPD tahun 2019 pemda Bolsel sudah memberikan signal positif dalam cepaian pembangunan daerah,” ujar ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru.
Selain itu, ia menyasar persoalan indeks pembangunan manusia (IPM) terutama bidang pendidikan agar lebih di prioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1, S2.
Tak hanya itu, ia meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.
“Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyan pada masyarakat harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” kata ZK Sapaan akrab.
Sementara itu, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt menyampaikan perubahan postif yang dilakukan
pemerintah sejak tahun 2009, telah membawah daerah berdiri sejajar dengan Kabupaten/Kota lain.
Pemda Bolsel salah satunya daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia (BPK RI) selama lima tahun terahir.
Penyusunan LKPJ tahun 2019 menekankan pada aspek pengawasan dan pengendalian guna melihat dan mengevaluasi kenerja urusan pemerintahan daerah.
“Capain kenerja Pemda dijabarlan dalam LKPJ ini meruapakan koordinasi kerjasama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemda, DPRD, Tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing,” kata Bupati.
Disisi lain, perlu di akaui dari capaian positif, masih belum memenuhi semua harapan, keinginan banyak pihak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan.
“Pemda masih mengalami kendala klasil seperti kurang kuantitas SDM dan sarana dan prasana pendukung yang perlu ditingkatkan,” katanya lagi.
Tak itu saja, ia berikan apresiasi kepada panitia khusus DPRD telah berkerja intens dan maksimal dalam mengevalusi LKPJ tahun 2019.
“Atas nama Pemerintah daerah terima kasih serta menghargaan sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang berinteraksi demi kepentingan pembangunan. Apapun bentuk dan dukungan disampaikan, saya pandang sebagai upaya konstruktif dalam semangat membangun daerah,” tutup Iskandar Kamaru .
Advertorial
