BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, didampingi sekretaris Daerah Marzanzius A. Ohy, S.STP, para Asisten Setda dan kepala SKPD mengikuti Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019. Paripurna di gelar lewat Video Convernce (Vidcon) dipimpin langsung ketua DPRD Ir. Arifin Olii, di ikuti anggota DPRD lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Iskandar Kamaru, S.Pt menyampaikan perkembangan Kabupaten Bolsel selama tahun 2019 dari sektor kinerja makro. Menurutnya Indeks Pembagunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya, dan aspek ekonomi.
“Pencapaian IPM Kabupaten Bolsel dalam tahun terakhir relatif cukup baik. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Bolsel menyentuh angka 64,05 persen dan naik menjadi 64,49 persen pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65,28 persen,” kata Bupati ketika melakukan vidcon Senin, (27/4/2020).
Lanjutnya, angka kemiskinan menjadi faktor yang terus diupayakan menurun sebagai salah satu indikator pembangunan. “Angka kemiskinan Bolsel terus mengalami penurunan setiap tahunnya, jika dilihat dari capaian tiga tahun terakhir tercatat angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 14,85 persen turun menjadi 14,16 persen pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 0,56 persen yakni diangka 13,60 persen,” ungkapnya.
Angka angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang memiliki pekerjaan. Namun yang tidak bekerja dan pengangguran dari total penduduk usia kerja di tahun 2019, lebih dari setengah penduduk Bolsel termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka Bolsel di tahun 2019 mencapai 4, 79 persen, persentase bekerja terhadap angkatan kerja mencapai 95,21 persen.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan gambaran kenaikan nilai tambah yang dicapai oleh suatu daerah pada tahun tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Bolsel pada periode tahun 2015- 2019 terlihat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. “Tahun 2019 perekonomian Bolsel tumbuh sebesar 6,43 persen. Meskipun demikian perekonomian tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2018 akan tetapi angka tersebut mampu melampaui target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 6,40 persen,” jelas Iskandar.
Pendapatan Per Kapita
Produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Bolsel tahun 2019 mencapai Rp 2,08 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1,32 triliun tahun 2019. Jika dilihat menurut lapangan usaha, maka penyumbang PDRB terbesar adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai sekitar 38,21 persen.
Hal Ini dapat dipahami karena mayoritas penduduk Bolsel masih mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, lapangan usaha yang memiliki sumbangan terbesar dalam PDRB sektor konstruksi yakni sebesar 15,07 persen serta administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 11,52 persen. “Ketimpangan pendapatan (ratio gini) indeks ratio Kabupaten Bolsel berada pada angka 0,33 persen, artinya ketimpangan pendapatan penduduk Bolsel masih berada pada kategori sedang,” terang Iskandar.
Sektor Keuangan
Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan target sebesar Rp. 16.522.188.475,- dan realisasi Rp. 18.049.669.248,- atau 91,53 persen. Komponen lain pendapatan daerah yang sah tercatat, target sebesar Rp. 92.924.137.340,- dan realisasi Rp. 93.506.523.625,- atau 99,38%. Dan Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten bolaang mongondow selatan sebesar Rp. 478.368.191.022,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 477.544.028.397,- atau 99,82 persen. “Dengan demikian kita bisa melihat bahwa pendapatan daerah Bolsel masih mengandalkan anggaran dari dana perimbangan sebesar 80,75 persen. Pendapatan daerah yang sah sebesar 14,08 persen. Sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 3,06 persen,” ujarnya.
Disisi lain, pengelolaan belanja daerah, belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 289.236.446.311,47,- dengan realisasi sebesar Rp. 281.071.458.230,- atau 97,18 persen. Dan belanja langsung sebesar Rp. l322.277.785.203,- dengan realisasi Rp. l302.326.192.704,- atau 93,81 persen.
Alokasi belanja tidak langsung digunakan antara lain untuk belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pns, serta belanja penerimaan lainnya untuk pimpinan dan anggota dprd serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sementara alokasi belanja langsung digunakan antara lain, untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
Lebih lanjut , dikatakan secara umum dari gambaran pendapatan daerah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah kita masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Maka diperlukan komitmen serta kerjasama dari semua pihak agar dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah yang terdiri atas pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. “Untuk itu, mari kita bersama-sama terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah lainnya. Dan memotivasi masyarakat agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dalam bentuk badan usaha milik desa (Bumdes) yang dipelopori oleh masyarakat desa,” tutup Bupati.
(*/Rudi)