Bupati Boltim Sehan Landjar Kesal, Aturan Menteri Soal BLT Dinilai Menyulitkan Warga

0

Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar, lagi-lagi kesal dengan aturan Menteri terkait pemberian Bantuan Lansung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak pandemic covid-19 yang dinilai justru menyulitkan.

Kekesalan Bupati Boltim tersebut terlihat dalam sebuah video yang berdurasi 3 menit kini viral di media social. Dalam video tersebut, Sehan Salim Landjar terlihat marah lantaran menurutnya, mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga yang terdampak Corona COVID-19 justru menyulitkan warga.

“Mau dapat BLT, BLTnya kapan? Mesti buka rekening inilah, kriteria inilah, kriteria macam-macam, negeri udah mau bangkrut menteri-menteri masih pada ngeyel semua. (BLT itu dana desa), prosesnya kan panjang. Buka rekening, kalau 4.700 emangnya Bank Sulut ada buku rekening sebanyak itu? Goblok itu, ngeyel itu menteri,” kata dia dalam video tersebut.

Bahkan, kata dia ada warganya yang meminta beras 1 liter untuk dikonsumsi karena berbelitnya prosedur. Sehingga Ia marah karena ini akibat dari mekanisme pemberian bantuan yang sangat menyulitkan warganya.

“Marah sekali kita, yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang, uangnya mau dikucur kapan. Masyarakat sampai datang minta 1 liter beras dia dapat BLT, BLTnya kapan dibilang. Sampai ada yang bilang kasih aja beras lima kilo enggak usah BLT kita mau makan,” lanjut dia. 

Dalam video itu, Bupati Boltim meminta pemerintah pusat untuk memberikan diskresi kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Nantinya kata dia, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengalokasiannya ini akan dikawal oleh kejaksaan, OJK, KPK dan Kepolisian.

“Makanya menteri-menteri. Emangnya menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan men-generalisir seakan-akan kepala daerah itu garong jangan men-generalisir kasih aja diskresi dikawal KPK, polisi, OJK, jaksa, LSM, wartawan terlalu banyak aturan kertas-kertas menteri-menteri ini, bosan dengan menteri-menteri,” kata dia lagi.

Dalam video itu dia juga, disebutnya dirinya belum bisa mendistribusikan 900 ton beras yang ada kepada warganya lantaran prosedur tersebut yang menyulitkan.

“Saya yang tanggung jawab karena ada aturan kementerian yang silih berganti dan mempersulit bisa saja ada rakyat saya yang tidak makan dan itu bikin malu. Bukan saya enggak sanggup, berasnya ada saya ada 900 ton ready persoalannya yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah BLT-nya kapan sembakonya di depan saya tidak boleh kasih. Cuman karena urusan kertas,” kata dia.

Dia lebih jauh meminta para menteri untuk melakukan dialog dengan bupati terkait masalah BLT ini. “Makanya menteri jangan cuman ngomong dialog dong sama bupati kita yang tau rakyat kita. Indonesia mau kolaps macam-macam,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menyesalkan sikap Sehan Salim Landjar yang mengkritisi mekanisme pencairan bantuan langsung tunai (BLT). Ia meminta Sehan Landjar tak membuat keributan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

“Sekarang itu nggak usah ribut-ribut. Semua bekerja, siapa sih yang mau keadaan seperti ini,” kata Juliari, dikutip dari Merdeka.com, Minggu (26/04/2020).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, menyalurkan bantuan kepada ratusan juta rakyat Indonesia tidak mudah. Pemerintah pusat, kata dia, tentu saja membutuhkan data penerima BLT yang jelas. Karena itu, penyaluran BLT harus melalui mekanisme yang tepat.

“Semuanya juga harus mengerti bahwa menyalurkan bantuan ke ratusan juta orang itu tidak mudah. Dia kan hanya berpikir soal Boltim, kita di Pusat harus berpikir secara nasional,” ujarnya.

Juliari meminta Sehan Landjar mempelajari kembali Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat. Surat Edaran tersebut dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 21 April 2020.

“Tolong sampaikan ini (Surat Edaran) ke yang bersangkutan (Sehan Landjar). Dan kalau yang bersangkutan tidak setuju, silakan saja kirim surat ke KPK, tembusan ke kami-kami,” tegasnya.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.