Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan Minta OPD Percepat Persiapan Raperda 2026
BENGKULU SELATAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan mulai memperketat pengawalan terhadap pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengusul, Bapemperda meminta agar seluruh persiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah masuk dalam program tersebut segera dimatangkan, sehingga proses pembahasan di DPRD tidak mengalami keterlambatan.
Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Selatan, Iin Setiawan, menegaskan bahwa setiap OPD pengusul harus memiliki progres yang jelas dalam penyusunan Raperda.
Mulai dari kesiapan draf regulasi, naskah akademik, hingga berbagai kendala yang berpotensi menghambat proses penyelesaiannya.
Menurut Iin, kejelasan perkembangan tersebut penting agar Bapemperda dapat mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD.
“Kami minta menjelaskan. Mana yang drafnya sudah jadi, mana yang masih kajian, mana yang terkendala regulasi di atasnya. Jangan sampai Propemperda sudah ditetapkan, tapi naskah akademik dan drafnya tidak ada kejelasan,” tegas Iin, Kamis (05/11/2026)
Ia mengingatkan, masuknya suatu Raperda dalam Propemperda bukan sekadar memenuhi daftar program legislasi daerah.
Lebih dari itu, setiap rancangan regulasi harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan daerah, memiliki landasan hukum yang kuat, serta mampu menjawab persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Karena itu, Iin meminta OPD pengusul tidak menunda proses penyusunan materi Raperda.
Kesiapan dokumen sejak awal dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat pembahasan sekaligus menghindari pembahasan yang berlarut-larut.
“Kami dorong OPD untuk segera mematangkan draf. Kalau drafnya matang, pembahasan di DPRD akan lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele. Target kita, semua Raperda yang masuk Propemperda 2026 bisa dibahas dan dituntaskan tepat waktu,” ujarnya.
Selain mengejar target penyelesaian, Bapemperda juga menaruh perhatian terhadap kualitas produk hukum daerah yang dihasilkan.
Iin menegaskan, Perda yang dibentuk harus memiliki substansi yang kuat, realistis untuk diterapkan, serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.
Dalam upaya mempercepat proses tersebut, Bapemperda bersama Bagian Hukum siap memperkuat koordinasi dan memberikan pendampingan kepada OPD pengusul, terutama apabila ditemukan kendala dalam penyusunan naskah akademik maupun proses harmonisasi regulasi.
“Kita kawal bersama agar Propemperda 2026 ini menghasilkan produk hukum daerah yang tidak hanya banyak secara kuantitas, tapi unggul secara kualitas,” pungkasnya.
Bapemperda berharap seluruh OPD dapat meningkatkan keseriusan dan tanggung jawab dalam menyiapkan setiap Raperda, sehingga Propemperda 2026 tidak hanya menjadi agenda legislasi tahunan, tetapi benar-benar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berpihak pada kebutuhan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. (thor)
