PASURUAN – JATIM || DPRD Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna IV, Rabu (11/11/2026). Dua regulasi tersebut berkaitan dengan perubahan kebijakan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dua Raperda yang disetujui bersama tersebut meliputi perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
Persetujuan ini merupakan hasil pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif melalui Panitia Khusus (Pansus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta tim Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Dalam sambutannya, Bupati Pasuruan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah terlibat aktif dalam pembahasan kedua Raperda tersebut.
Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Pemerintah daerah juga menyatakan akan memperhatikan berbagai masukan, catatan kritis, serta rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan.
Salah satu poin penting dalam pembahasan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah adalah penyempurnaan kebijakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Melalui rekomendasi Pansus, skema tarif PBB-P2 diarahkan menggunakan sistem berjenjang dengan mempertimbangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dengan demikian, objek pajak bernilai lebih rendah dikenakan tarif yang lebih rendah pula sehingga beban pajak tidak disamaratakan.
Selain itu, DPRD juga mendorong pemberian tarif khusus bagi lahan produktif sektor pangan dan peternakan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada petani dan peternak sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan.
Aspek kepatuhan wajib pajak juga menjadi perhatian. Sistem pelaporan berkala tetap didorong agar berjalan tertib, namun penerapannya harus mempertimbangkan kondisi tertentu, termasuk keadaan kahar atau force majeure seperti bencana alam.
Penataan tarif retribusi turut menjadi bagian dari penyempurnaan regulasi. Sejumlah sektor, mulai dari pelayanan kebersihan, pemanfaatan aset daerah, tempat rekreasi hingga perizinan, diarahkan agar memiliki besaran tarif yang wajar dan sebanding dengan kualitas pelayanan.
Tak kalah penting, pembahasan juga menyentuh sektor kesehatan. Dalam rekomendasinya, DPRD mendorong agar perhitungan tarif pelayanan kesehatan tidak membedakan kelas perawatan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pelayanan yang lebih adil dan tidak menjadi beban bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
Sementara itu, dalam Raperda penambahan penyertaan modal daerah, DPRD menyetujui rencana penambahan modal kepada empat BUMD, yakni PT BPR Jatim, PT BPR Mina Mandiri (Perseroda), Perumda Air Minum Giri Nawatirta, serta PT Pasuruan Lestari Jaya (Perseroda).
Meski memberikan persetujuan, DPRD menekankan bahwa penambahan modal tidak boleh dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Penyalurannya harus dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta kondisi kinerja dan kesehatan keuangan masing-masing perusahaan.
Setiap pencairan penyertaan modal juga harus didahului kajian analisis investasi dan rencana bisnis yang jelas. Langkah ini diperlukan agar dana yang bersumber dari APBD benar-benar memberikan manfaat dan menghasilkan kontribusi bagi daerah.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Pasuruan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi, serta mengoptimalkan kontribusi dividen BUMD.
Pemerintah daerah berharap penyertaan modal yang diberikan dapat memperkuat kapasitas usaha perusahaan daerah dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan berharap seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disepakati dapat diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah.
Persetujuan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa kebijakan pajak harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sedangkan penggunaan uang daerah untuk penyertaan modal harus disertai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Dengan demikian, kedua regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat pendapatan daerah, meningkatkan kinerja BUMD, dan mendorong pembangunan Kabupaten Pasuruan yang lebih baik.(AL)
