Bangun Sistem Perlindungan Anak Terpadu, DPPKBP3A Bengkulu Selatan Rangkul Lintas Instansi
BENGKULU SELATAN – Dalam upaya memperkuat sistem perlindungan anak serta meningkatkan koordinasi antarinstansi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Bengkulu Selatan menggelar Sosialisasi Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Integrasi Layanan Perlindungan Anak, Senin (09/11/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut melibatkan perwakilan dari 26 instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sejumlah instansi yang dilibatkan di antaranya Pengadilan Agama, Balai Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satpol PP, RSUD HD Manna, BPBD, hingga para camat se-Kabupaten Bengkulu Selatan.
Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam membangun kesamaan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan layanan perlindungan anak.
Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan, Ferry Kusnadi, SE, menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan dan tanggung jawab bersama seluruh sektor terkait.
Menurutnya, penyusunan nota kesepahaman maupun SOP integrasi layanan menjadi bagian penting untuk memperjelas peran, tugas, kewenangan, serta mekanisme koordinasi masing-masing instansi dalam memberikan perlindungan kepada anak.
“Perlindungan anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan komitmen dan sinergi seluruh instansi agar setiap permasalahan yang berkaitan dengan anak dapat ditangani secara terkoordinasi, terarah, dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing,” ungkap Ferry.
Ia menjelaskan, melalui integrasi layanan tersebut diharapkan tidak terjadi tumpang tindih penanganan maupun kesenjangan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Harapan kami, melalui kegiatan ini dapat terbangun kesepahaman bersama yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan layanan perlindungan anak. Sehingga ketika ditemukan persoalan yang menyangkut anak, seluruh pihak sudah memahami langkah yang harus dilakukan dan bagaimana berkoordinasi dalam penanganannya,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, pelaksanaan sosialisasi menghadirkan Kabag Pemerintahan Tedy Setiawan, SSTP, MM selaku narasumber, serta materi aspek hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan nota kesepahaman maupun standar operasional prosedur tersebut yang disampaikan oleh Kabag Hukum Dodi Aries, SH.
Kegiatan juga dilengkapi sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh peserta.
Melalui langkah ini, DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong terwujudnya sistem pelayanan perlindungan anak yang lebih terintegrasi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, perlindungan terhadap anak bukan hanya sebatas penanganan ketika terjadi permasalahan, tetapi juga membutuhkan koordinasi, pencegahan, pendampingan, serta komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak. (thor)
