Demo Alainsi Poros Tengah, Soal Pajak Listrik Memanas, Bapenda Pasuruan Dituding Tutupi Dana Miliaran Rupiah
PASURUAN – JATIM || Aksi Demo Alaiansi Poros Tengah protes terhadap dugaan ketertutupan pengelolaan dana BPJTTL/PBJT listrik di Kabupaten Pasuruan semakin memanas. Kamis ( 21/05/26)
Masa Poros Tengah mendatangi kantor Bapenda Kabupaten Pasuruan meluapkan kekecewaan lantaran pihak pemerintah dinilai enggan membuka besaran anggaran yang masuk dari pungutan 10 persen pembayaran listrik masyarakat.
Dalam orasinya, Saiful arif menuding ada sikap tidak transparan dari Bapenda terkait dana yang berasal dari pembayaran token listrik maupun rekening listrik warga setiap bulan.
“Kami datang meminta keterbukaan. Berapa sebenarnya uang BPJTTL dari PLN yang masuk tiap bulan? Kenapa harus dirahasiakan? Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” teriak Saful Arif di depan kantor Bapenda.
Yudi Buleng menyebut, pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat resmi untuk audiensi dan adu data terkait pungutan pajak listrik tersebut. Namun hingga aksi berlangsung, mereka mengaku tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari pihak Bapenda.
Menurut Yudi Buleng, dana yang terkumpul dari potongan 10 persen pembayaran listrik nilainya sangat besar dan berpotensi mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Karena itu, masyarakat menuntut kejelasan penggunaan anggaran tersebut.
“Kami punya data valid soal penarikan BPJTTL tiap bulan. Angkanya besar sekali. Kalau tidak transparan, kami khawatir ada penyalahgunaan anggaran,” ujar Yudi Buleng aksi.
Edi Ambon menilai penggunaan dana itu seharusnya bisa dirasakan langsung masyarakat, terutama untuk penerangan jalan umum (PJU). Namun fakta di lapangan, menurut mereka, masih banyak wilayah pelosok dan gang-gang di Kabupaten Pasuruan yang gelap.
“Kalau memang sesuai perda dikembalikan untuk penerangan jalan, berapa besarannya? Kenyataannya masih banyak lorong gelap. Ini rawan kriminalitas,” katanya.
Suasana sempat memanas ketika massa mengaku kecewa terhadap sikap pejabat Bapenda yang dinilai tidak serius menemui mereka. Mereka menyebut Plt Kepala Bapenda hanya keluar sebentar lalu meninggalkan lokasi tanpa penjelasan rinci.
“Kami sudah sakit hati. Datang seenaknya lalu pergi begitu saja. Kalau memang tidak bisa menemui kami, kenapa tidak menghubungi lewat nomor yang ada di surat resmi?” ucapnya dengan nada tinggi.
Dalam aksi tersebut, massa juga menegaskan bahwa demonstrasi kali ini bukan yang terakhir. Mereka mengancam akan kembali turun dengan jumlah massa lebih besar apabila surat resmi yang mereka kirim tidak mendapat tanggapan terbuka dari pemerintah daerah.
“Ini baru pintu pembuka. Kalau masih diam seribu bahasa, kami akan datang lagi. Kami hanya menuntut hak rakyat untuk tahu uang itu dipakai apa,” tegasnya.
yudi Buleng mendesak Bapenda Kabupaten Pasuruan segera membuka rincian pendapatan dari BPJTTL serta alokasi penggunaannya secara detail kepada publik, agar tidak muncul dugaan adanya “permainan” dalam pengelolaan anggaran daerah.(AL)
