Executive Summery : Menakar Gagasan YSK dalam RPJMD, Menyalakan Asa Sulut 2025-2029.

Oleh : Fiko Onga/Stafsus Gubernur Sulut Bid. Politik dan Kebijakan-Tim Ahli Penyususn RPJMD Provinsi Sulut 2025-2029

Sulawesi Utara 2025–2029 melaju optimis: kemiskinan turun 6.71%, stunting menurun, PAD naik Rp1,52T, ekonomi tumbuh 5,64%. Misi delapan arah dan 17 program unggulan diarahkan pada pertumbuhan inklusif, SDM unggul, agro-maritim, ekonomi hijau, dan konektivitas Pasifik. Infrastruktur strategis Bitung–Lembeh, ART, dan logistic hub memperkuat daya saing regional. Strategi fiskal cerdas, tata kelola antikorupsi, serta proteksi sosial multidimensi menjanjikan Sulut mandiri dan berkelanjutan. Dengan disiplin eksekusi, kerja lintas sektor, serta perlindungan dari praktik klientelisme, Sulut diyakini mampu mengunci keberhasilan RPJMD. summery ini menegaskan: data, strategi, dan komitmen kolektif menjadi fondasi transformatif. Sulut tidak sekadar bertahan, melainkan siap menjadi laboratorium kebijakan dan hub Pasifik yang menyejahterakan rakyatnya. Inilah saatnya optimisme dikawal dengan langkah konkret yang konsisten.

Pengantar: Momentum Baru Sulawesi Utara
Sulawesi Utara memasuki periode strategis 2025–2029 dengan posisi unik sebagai gerbang Indonesia ke Pasifik. Wilayah dengan 382 pulau, garis pantai panjang, dan keberagaman hayati laut ini tidak hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga peluang besar untuk mengaitkan ekonomi lokal dengan arus perdagangan internasional. Data Rencangan RPJMD menunjukkan bahwa fondasi pembangunan Sulut cukup kuat: pertumbuhan ekonomi 5,64% pada Triwulan II tahun 2025, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12%, sementara tingkat kemiskinan menurun ke 6,71% dan kemiskinan ekstrem 0,56% (BPS Sulut, 2024). Capaian ini memberi sinyal bahwa transformasi struktural telah berjalan dan layak dipercepat.
Periode lima tahun mendatang bukan sekadar lanjutan, melainkan momentum untuk mengunci arah pembangunan: menjadikan Sulut maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Optimisme ini lahir dari pembelajaran masa lalu dan strategi yang kini dirancang lebih sistematis.

Misi Besar: Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
RPJMD Sulut 2025–2029 menetapkan delapan misi utama dengan 17 program unggulan, mulai dari pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas SDM, transformasi ekonomi, hingga penguatan tata kelola. Dokumen ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 dan SDGs 2030, menandakan harmonisasi kebijakan pusat-daerah yang menjadi prasyarat keberhasilan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Strategi utama adalah menggabungkan pendekatan protektif (perlindungan sosial), produktif (peningkatan keterampilan dan akses kerja), serta berorientasi masa depan (green economy, digitalisasi, energi terbarukan). Kombinasi ini mencerminkan pelajaran dari berbagai negara Asia Timur yang menunjukkan bahwa keberhasilan jaring pengaman sosial sangat ditentukan oleh keseimbangan antara coverage, kemurahan, dan insentif kerja (Wang et al., 2024).

Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan
Tantangan terbesar Sulut masih terletak pada kantong-kantong kemiskinan di pedesaan dan pulau kecil. Angka kemiskinan 6,71% tampak rendah, namun ketimpangan spasial masih nyata. Perbedaan antara Manado dan kabupaten terpencil menunjukkan gejala structural poverty yang tidak bisa diatasi dengan bansos semata (Ravallion, 2016). maka penguatan strategic plan pemerintahan Gubernur YSK akan kemudian menghantar Sulut untuk dapat bermetamorfosis jadi lebih baik.
salah satu strategi Pemerintah Provinsi Sulut yakni menekankan inclusive growth melalui revitalisasi pertanian, perikanan, serta penguatan UMKM. Data PAD yang meningkat menjadi Rp 1,52 triliun (2024) menunjukkan adanya ruang fiskal tambahan untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga. Lebih jauh, penurunan kemiskinan ekstrem ke 0,56% sudah menempatkan Sulut dalam jalur yang benar menuju target nasional nol kemiskinan ekstrem. Hal ini harus dipertahankan melalui integrasi data penerima berdasarkan data tunggal sosial ekonomi Nasional (DTSEN) dan case management lintas dinas, agar kebijakan lebih presisi.

Perang Melawan Stunting dan Kualitas SDM
Pembangunan SDM menjadi misi vital. Prevalensi stunting di Sulut turun dari 25.46% (2018) menjadi 20,8% (2024), namun masih di atas target nasional 14% (sesuai data RapJMN 2019-2024). Program wajib belajar 13 tahun, beasiswa, hingga makan siang bergizi gratis adalah investasi yang akan menghasilkan human capital dividend.

Bank Dunia (2020) menekankan bahwa setiap satu dolar investasi gizi dan pendidikan menghasilkan pengembalian jangka panjang yang jauh lebih besar dalam produktivitas ekonomi. Dengan demikian, strategi ini bukan hanya soal kesehatan anak, melainkan strategi pertumbuhan jangka panjang. Ringkasan tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan Sulut membangun SDM akan menjadi penentu daya saing regional, sebagaimana Human Development Index (HDI) Sulut yang sudah mencapai 74,5 pada 2024 dan terus meningkat. begitu juga Human Capital Index (HCI) atau IndeksModal Manusia mencapai 0,53 tahun 2023.

Ekonomi Daerah: Dari Agro-Maritim ke Green-Blue Economy
Sulut tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan berbasis konsumsi. Transformasi ekonomi diarahkan ke agro-maritim, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi hijau-biru. Proyek food estate, pengembangan KEK Bitung-Manado, serta penguatan industri perikanan tangkap dan budidaya akan menjadi motor utama. Menurut Porter (2003), daya saing daerah ditentukan oleh cluster ekonomi yang terhubung, bukan sektor yang berjalan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya program Logistic Hub Bitung dan pembangunan infrastruktur ART Malalayang-Bandara serta jembatan Bitung–Lembeh diposisikan sebagai game changer. Infrastruktur ini akan memperpendek rantai distribusi dan menurunkan biaya logistik, membuat Sulut lebih kompetitif sebagai hub Pasifik.

Membangun Kemandirian Fiskal
Ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, sementara belanja modal cenderung menurun. Meski PAD naik ke Rp 1,52 triliun, proporsinya terhadap APBD masih terbatas. Strategi Sulut adalah memperkuat basis fiskal melalui digitalisasi pajak, optimalisasi BUMD, serta menarik investasi hijau.
Studi Kaufmann et al. (2010) menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang baik memperbesar investor confidence.

Dengan strategi ini, Sulut dapat menggeser APBD dari consumption-driven budget ke investment-driven budget. ringkasan ini yakin bahwa jika reformasi pajak daerah berjalan konsisten, kemandirian fiskal Sulut akan meningkat dan program pembangunan lebih berkelanjutan.

Tata Kelola, Anti-Korupsi, dan Meritokrasi
Penguatan tata kelola adalah fondasi dari semua misi. Sulut terus memperbaiki skor MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK dan SPI (Survei Persepsi Integritas). Reformasi birokrasi diarahkan ke meritokrasi berbasis kinerja, bukan patronase. Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) menegaskan bahwa kolaborasi hanya efektif bila ada kepercayaan, kejelasan akuntabilitas, dan kepemimpinan fasilitatif. Sulut sedang membangun sistem itu, dengan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan transparansi anggaran. Dengan demikian, integritas akan menjadi modal sosial yang mengunci keberhasilan misi pembangunan.

Infrastruktur dan Daya Saing Internasional
Konektivitas menjadi kata kunci. Sulut tidak hanya membangun jalan, tetapi menghubungkan rantai nilai regional. Proyek ART, jembatan Bitung–Lembeh, serta logistic hub akan memantapkan Sulut sebagai simpul strategis ASEAN–Pasifik.
Hal ini sejalan dengan studi Florini & Pauli (2018) yang menekankan pentingnya collaborative governance untuk mencapai SDGs melalui konektivitas lintas-aktor dan lintas-batas. Infrastruktur Sulut bukan sekadar proyek fisik, melainkan instrumen integrasi ekonomi regional.

Ketahanan Pangan, Energi, Air, dan Iklim
Perubahan iklim menjadi tantangan nyata. Sulut menyiapkan strategi ketahanan pangan dengan memperluas lahan produktif, memperkuat cadangan air baku, dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Program carbon trade dan Climate Action Plan (CAP) akan menjadi tonggak baru.

Setyowati (2020) menunjukkan bahwa energy poverty hanya bisa diatasi dengan mobilisasi pendanaan iklim. Dengan memanfaatkan potensi panas bumi dan energi surya, Sulut bisa menjadi pionir provinsi hijau di kawasan timur. catatan ringkas kami ini meyakini Sulut dibawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus akan terus berkomitmen untuk memastikan transisi energi akan memberi nilai tambah sekaligus menjaga keberlanjutan.

Kesimpulan: Optimisme Kolektif
Summary ini menyimpulkan bahwa RPJMD 2025–2029 Sulut bukan sekadar dokumen teknokratis, melainkan roadmap transformatif yang berakar pada pembelajaran empiris dan strategi global. Data menunjukkan tren positif: kemiskinan menurun, PAD meningkat, infrastruktur strategis bergerak, dan reformasi tata kelola diperkuat.

Dengan pendekatan multidimensi terhadap kemiskinan (Chougule, 2023), desain jaring pengaman yang berimbang ala Asia Timur (Wang et al., 2024), strategi inclusive growth (Ravallion, 2016), serta safeguards terhadap klientelisme (Bardhan, 2022), Sulut punya modal besar.

Yang tersisa adalah Komitmen, disiplin eksekusi dan konsistensi politik. Bila hal-hal ini terjaga, optimisme bahwa Sulut 2025–2029 dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE akan menjadi kisah keberhasilan pembangunan yang menginspirasi Indonesia Timur adalah sebuah keniscayaan sekaligus keyakinan yang beralasan.