Jelang Akhir Jabatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan Berpesan Jangan Ada Proyek Mangkrak
BENGKULU SELATAN – Menjelang akhir masa jabatannya, Ketua DPRD Bengkulu Selatan (BS) Barli Halim, SE mengingatkan beberapa pembangunan yang dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan.
Dirinya berpesan kepada Bupati jangan sampai ada pembangunan yang mangkrak.
Periode kepemimpinan Ketua DPRD Bengkulu Selatan 2019-2024 akan berakhir Oktober 2024. Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir bagi Barli Halim sebagai wakil rakyat Bengkulu Selatan.
Selama periode kepemimpinannya di DPRD Bengkulu Selatan, Barli mengakui masih banyak kekurangan dan tugas pokok dan fungsi yang belum maksimal.
Namun hal itu diungkapkannya bukan tanpa alasan. Sejak 2019 hingga memasuki tahun 2024 banyak faktor.
Menjelang akhir jabatannya, Barli pun menyampaikan beberapa catatan dan pesan untuk Pemkab Bengkulu Selatan yang saat ini masih dipimpin oleh Bupati Gusnan Mulyadi, SE, MM. Diantaranya pada pembangunan infrastruktur, seperti pasar tradisional modern (PTM) Kutau, Kota Manna serta infrastruktur jalan yang saat sudah dimulai.
Selain itu program koneksi Air Nipis – Pagar Alam untuk betul-betul dilaksanakan. Menurut Barli, ruas jalan tersebut sebagai koneksi secara nasional.
“Jangan sampai nanti beda pemimpin, mangkrak tidak jadi,” ucap Barli di hadapan Bupati beberapa waktu lalu.
Beberapa pembangunan infrastruktur itu, lanjut Barli, harus tetap dijalankan, meskipun nanti saat Pilkada mendatang Bupati terpilih bukan Gusnan Mulyadi.
Barli beralasan apabila pembangunan yang sudah dijalankan tidak dilanjutkan maka akan banyak anggaran APBD terbuang percuma. Seperti PTM Kutau menghabiskan anggaran hingga lebih Rp 30 miliar. Begitupun pembangunan infrastruktur jalan mencapai puluhan miliar baik dari APBD dan APBN.
“Tolong nanti kerjasama legislatif dan eksekutif tetap baik. Saling support, dan muaranya untuk kepentingan masyarakat,” tegas Barli.
Terkait anggaran pemerintah daerah selama periode dirinya, Barli mengakui APBD Bengkulu Selatan sangat kecil. Tahun 2019 Rp 1 triliun, tahun 2020 Rp 1 triliun, tahun 2021 Rp 948 miliar, tahun 2022 Rp 941 miliar, tahun 2023 Rp 980 miliar dan tahun 2024 kembali naik Rp 1 triliun. Dengan anggaran itu pemerintah daerah didorong untuk terus melaksanakan pembangunan.
Bupati dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemprov dan swasta.
“Ini yang harus dijalankan terus, koordinasi dengan pihak lain. Artinya kita tidak bisa kalau tidak aktif berkoordinasi, minta bantuan ke pemerintah pusat,” pungkas Barli. (thor/adv)
