Digitalisasi Pajak di Bolsel: Pjs. Bupati Ajak Masyarakat Beradaptasi dengan Era Digital
Bolsel — Dalam era digitalisasi yang terus berkembang, masyarakat kini dimudahkan dalam berbagai transaksi, termasuk pembayaran pajak.
Hal ini tercermin dalam kegiatan peluncuran kanal pembayaran berbasis QRIS Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan Perlindungan Konsumen Tahun 2024, yang secara resmi dibuka oleh Pejabat Sementara (Pjs.) Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Tahlis Gallang, SIP, MM, di Lapangan Futsal Alun-alun Molibagu, Kecamatan Bolaang Uki, Kamis (17/10/2024).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolsel, Bank SulutGo (BSG), dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, Pjs. Bupati Tahlis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara tersebut, khususnya kepada BI Perwakilan Sulut, BSG Cabang Molibagu, dan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
“Terima kasih kepada pihak BI Perwakilan Sulut, BSG Cabang Molibagu, dan BPKPD yang telah berkolaborasi menggelar kegiatan penting ini,” ucap Tahlis Gallang, akrab disapa Pak TG, saat membuka acara.
Tahlis juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang pesat. Ia mengajak masyarakat untuk mengubah pola pikir tradisional dan beradaptasi dengan perkembangan zaman digital.
“Proses digitalisasi ini sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Masyarakat harus diajak untuk merubah pola pikir lama menjadi modern menyesuaikan dengan perubahan zaman digitalisasi,” katanya.
Ia juga berharap bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat Bolsel dapat beradaptasi dengan era digital global. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, para pejabat tinggi pratama, camat, dan sangadi se-Kabupaten Bolsel, serta Kepala BSG Cabang Molibagu, Jerry Tuuk.
Sementara itu, Irfan Azmi Al-Hayat, Asisten Manajer Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran BI Sulut, dalam sambutannya menyatakan pentingnya peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di berbagai wilayah. Ia menekankan bahwa aspek digitalisasi, terutama dalam pembayaran retribusi pajak, menjadi faktor penting dalam penilaian kinerja TP2DD.
“Kegiatan literasi wajib retribusi dan penggunaan cashless ini memang perlu untuk disosialisasikan ke masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, BI Perwakilan Sulut juga memberikan bantuan kepada sejumlah UMKM lokal, sebagai bagian dari dukungan terhadap perekonomian daerah.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang beralih ke sistem pembayaran digital, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor. NL